Guru Besar Fakultas Hukum Unhas Prof Aminuddin Ilmar Bongkar Persoalan Good Governance

#tribuntimur #tribunviral #gurubesar #bedahbuku #aminuddinIlmar #unhas #hukum #goodgovernance Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Aminuddin Ilmar meluncurkan buku terbarunya Kepemerintahan yang Baik. Karya terbaru Prof Aminuddin Ilmar dilaunching di Lantai 2 Red Corner Cafe, Jl Yusuf Dg Ngawing, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (25/5/2026). Hadir sebagai penanggap Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (FISIP Unhas) A Lukman Irwan dan Direktur Utama Local Governance (LOGOV) Celebes Abd Madjid Sallatu. Prof Aminuddin Ilmar mengatakan, judul buku Kepemerintahan yang Baik ini terinsipirasi dari penelitian mahasiswa yang dibimbingnya. Sejumlah mahasiswa mengangkat topik tata kelola pemerintahan yang disebut konsep good governance. Ada pula menyoroti mahasiswa yang mencoba melihat dari sisi persoalan yang muncul meski tata kelola pemerintahan telah diterapkan dengan baik, tapi masih menimbulkan bias di dalam tindakan perbuatan pemerintahan. Dalam konteks hukum, itulah yang dimaknainya sebagai keabsahan tindakan perbuatan pemerintahan. “Judul Kepemerintahan Yang Baik ini karena ada dua kepentingan, pertama tata kelola administrasi atau manajemen pemerintah, sedangkan bagaimana tindakan perbuatan pemerintahan itu absah atau tidak, itu masuk wilayah hukum administrasi,” sebutnya saat memberikan sambutan. Prof Ilmar menjelaskan, wilayah hukum administrasi menilai sebuah tindakan perbuatan dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh pejabat administrasi pemerintahan itu absah atau tidak. Ada tiga parameter yang digunakan. Pertama, adanya kewenangan atau wewenang. Kedua, sesuai dengan prosedur atau tata cara bagaimana telah ditetapkan atau ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, substansi dari tindakan perbuatan itu betul sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Parameter ini menjadi dasar hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai keabsahan sebuah tindakan perbuatan pemerintahan. “Jadi, saya menyimpulkan kalau saya bicara soal pemerintahan berarti ada dua konsep, baik soal tata kelola maupun soal keabsahan pemerintahan,” sebutnya. Guru Besar kelahiran Wajo, Sulsel ini membutuhkan masukan dari penanggap dan peserta untuk menyempurnakan bukunya. Ia menilai, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan terdapat dua hal penting yang harus dipahami. Pertama, sejauh mana pemahaman pejabat terhadap konsep good governance. Kedua, bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Prof Ilmar menceritakan pengalamannya selama menjadi panitia seleksi (Pansel) calon kepala dinas, banyak bisa menjelaskan apa itu tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsipnya bagaimana. Namun, ketika calon kepala dinas ditanya bagaimana indikator keterbukaan pemerintahan dan bagaimana itu bisa dilaksanakan, banyak yang tak bisa dipahami. “Mereka tidak tahu. Jadi, yang dia bisa pahami adalah soal pengertian saja, Oh, ini ada tata kelola, prinsip-prinsipnya transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efisiensi,” tuturnya. “Dia bisa tahu efisiensi, tapi dalam tindakan perbuatannya dia tidak efisien sebenarnya. Ini persoalan-persoalan yang saya kira penting untuk kita melihat pada sisi kepemerintahan,” tambahnya. Olehnya itu, Prof Ilmar menyebut, peran pentingnya adalah kepemimpinan pemerintahan, mulai dari level presiden, gubernur, bupati dan wali kota harus paham penyelenggaraan pemerintahan. Jika tidak, mereka akan susah mengendalikan. “Nah, itulah kira-kira gambaran besarnya dari apa yang menjadi keprihatinan saya kemudian menuangkannya dalam tulisan,” tuturnya. Ia berharap, banyak masukan untuk perbaikan terhadap buku 126 halaman tersebut, sehingga bisa menyentuh praktik pemerintahan yang baik. “Saya masih memerlukan banyak masukan, sehingga perbaikan ke depan mungkin analisisnya lebih baik, lebih tajam, dan kemudian bisa menyentuh praktik-praktik yang selama ini memang masih terjadi,” pungkasnya. (*) Naskah: Kaswadi Anwar Narator: Wa Ode Nurmin Editor Video :Saovra J. R (TRIBUN-TIMUR.COM) Update info terkini via http://tribun-timur.com/ Follow dan like fanpage Facebook http://bit.ly/FBTribunTimurMks YouTube business inquiries: 081144407111 Follow akun Instagram http://bit.ly/IGTribunTimur Follow akun Twitter http://bit.ly/twitterTribunTimur