视频说明
JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016 Dian Wirengjurit meminta publik tidak terlalu cepat berharap bahwa sanksi terhadap Iran akan segera berakhir.
Menurutnya, pencabutan sanksi terhadap Iran merupakan persoalan yang sangat kompleks karena melibatkan ribuan individu dan perusahaan.
Dian mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan kesepakatan internasional tidak serta-merta membuat sanksi langsung hilang.
Maka, Dian menilai langkah paling realistis yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah memperbaiki posisi diplomatik Indonesia.
“Contoh yang konkret, keluar dari BOP saja. Keluar dari BOP saja. Itu sudah akan membuat rakyat juga, oh pemerintah sudah kembali ke jalan yang benar," ujar Dian.
Meski harga minyak dunia mulai menunjukkan kecenderungan turun seiring harapan normalisasi Selat Hormuz, Dian menilai dampak terhadap perekonomian Indonesia masih membutuhkan waktu.
Menurutnya, bahkan setelah masa 60 hari yang diatur dalam kesepakatan berakhir, proses menuju normalisasi penuh belum tentu berjalan mudah.
Sementara itu, Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai masyarakat Indonesia kini semakin memahami keterkaitan antara geopolitik dan kondisi ekonomi nasional.
Ia meminta pemerintah terbuka terkait mekanisme impor energi dan dampaknya terhadap harga di dalam negeri.
Hikmahanto juga melihat adanya peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki hubungan dengan Iran.
Menurutnya, jika isi memorandum of understanding atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran benar-benar dijalankan, ekspor minyak Iran dapat memperoleh pengecualian dari sanksi.
Ia menilai situasi tersebut menjadi kesempatan besar bagi Indonesia. Namun, Hikmahanto juga menyoroti sejumlah hal yang menurutnya menambah luka dalam hubungan Indonesia dan Iran.
Ia bahkan mempertanyakan apakah Indonesia akan ikut berkontribusi dalam proses rekonstruksi Iran pascakonflik.
Bagaimana menurut Anda?
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/rakE3PUjcR8
#perang #iran #indonesia